'

Friday, 18 Aprth

Last update02:04:57 AM GMT

Headlines:
'
Berita Provinsi DIY Upah Minimum Kabupaten dan Kota
'

Upah Minimum Kabupaten dan Kota

E-mail Cetak PDF

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 370/KEP/2013

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2013

DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 

 Menimbang  :    a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi, perlu upaya peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang didasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mempertimbangkan produktifitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu atau marginal;

 

                         b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

 

 

 

Mengingat   :     1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jo Nomor 19 Tahun 1950 tentang tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

                         2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

                         3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

                         4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

                         5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58;

                         6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.226/MEN/2000 tentang Perubahan pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan pasal 21, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;

                         7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 707);

                         8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan :

KESATU      :     Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

 

NO

 

 

KABUPATEN/KOTA

 

BESARAN UMK

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

Kota Yogyakarta

 

Kabupaten Sleman

 

Kabupaten Bantul

 

Kabupaten Kulon Progo

 

Kabupaten Gunungkidul

 

Rp. 1.065.247

 

Rp. 1.026.181

 

Rp.    993.484

 

Rp.    954.339

 

Rp.    947.114

 

 

KEDUA        :    Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap.

 

KETIGA       :     Ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku bagi pekerja berstatus tetap, tidak tetap, harian lepas dan masa percobaan serta mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

 

KEEMPAT    :     Pemberian upah pekerja dengan masa kerja  1 (satu) tahun atau lebih ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis antara Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Pengusaha secara Bipartit.

 

KELIMA        :    Bagi pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

 

KEENAM      :    Bagi Pengusaha yang belum mampu memberikan upah sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, harus mengajukan penangguhan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya Keputusan ini.

 

KETUJUH    :    Pengawasan atas pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan oleh Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati/Walikota atau Instansi yang membidangi sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

KEDELAPAN :    Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 289/KEP/2011 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

KESEMBILAN:   Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2013.

 

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 20 NOPEMBER 2012

 

                   GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 

                         ttd

 

        HAMENGKU BUWONO X

 

 

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1.  Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

2.  Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;

3.  Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta;

4.  Pimpinan DPRD DIY;

5.  Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se DIY;

6.  Bupati/Walikota se DIY;

7.  Kepala Disnakertrans DIY;

8.  Kepala Biro Hukum Setda DIY.

 Untuk dikatahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

'