'

Thursday, 02 Julnd

Last update09:01:39 PM GMT

Headlines:
'
'

MARI MENGENAL BEBERAPA ADAGIUM DALAM HUKUM

 

1. Ubi societas ibi ius (di mana ada masyarakat, di sana ada hukum)

 

Dari adagium ini, dapat dijabarkan ...

PENGUMUMAN

Dalam rangka Seleksi Anggota Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2015-20...

SALAH KAPRAH DALAM PENGGUNAAN ISTILAH HUKUM

Salah kaprah dalam menggunakan kata atau istilah, seringkali terjadi tanpa kita sadari. Umumnya hal ...

IMPLEMENTASI PROGRAM LEGISLASI DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (STUDI KASUS DIY)

Kewenangan Pemerintahan Daerah :

¨ Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 Pemerintahan Daerah berhak men...

REFORMASI REGULASI UNTUK MEWUJUDKAN PERENCANAAN YANG SINERGIS DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN)

 

1. KONDISI REGULASI DI INDONESIA

Beberapa tahun belakangan ini kondisi regulasi di Indonesia baik itu...

ALUR DAN PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR

Sebelum berbicara mengenai konsep pembentukan Peraturan Gubernur, ada baiknya kita mengetahui latar ...

Nazar Pertontonkan Demokrasi Kriminal

MALANG, KOMPAS.com — Perjalanan pemeriksaan kasus korupsi terhadap tersangka M Nazaruddin yang ...

Pemerintah Jemput Nazarudin Selasa Malam

JAKARTA - Nazaruddin bisa jadi tertawa terbahak dengan konstalasi politik Indonesia yang dia acak-aca...

Praperadilan: Apa dan Bagaimana

E-mail Cetak PDF

Dalam ranah pidana, aparat penegak hukum diberikan ruang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan upaya paksa demi kepentingan pemeriksaan. Upaya paksa ini pada dasarnya merupakan tindakan yang mengurangi hak asasi manusia, terutama bagi tersangka, sehingga terhadapnya harus ada perlindungan hukum. Bagaimanapun, tersangka masih mempunyai hak asasi manusia yang wajib dilindungi, sebagaimana UUD NRI Tahun 1945 melindungi hak asasi manusia.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi tersangka dalam hal upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum, diwujudkan dalam bentuk praperadilan. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

 

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilab dalam hal serta cara yang diatur dalam Undang-Undang. Penangkapan yang sah adalah penangkapan yang dilakukan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 17 KUHAP menyatakan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Apa itu bukti permulaan yang cukup? Banyak ahli telah memberikan pendapatnya mengenai definisi bukti permulaan yang cukup. Namun pendapat yang paling banyak dianut menyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup adalah berupa alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa. Adapun mengenai mekanisme penangkapan, diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP.

Setelah penangkapan dilakukan, biasanya akan diikuti dengan penahanan. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta cara yang diatur dalam Undang-Undang. Penahanan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam suatu tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Adapun jenis-jenis penahanan diatur dalam Pasal 22 ayat (1) KUHAP dan mekanismenya diatu dalamPasal 20 sampai dengan Pasal 31 KUHAP.

Tahap selanjutnya adalah tindakan penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan tindakan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan, serta melakukan penyitaan terhadap benda-benda sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP. Adapun mekanisme penyelidikan diatur dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 136 KUHAP.

Tindakan penyidikan ini terkadang harus dihentikan oleh penyidik karena adanya alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP: tidak terdapat cukup bukti; peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau penyidikan dihentikan demi hukum. Dalam hal penghentian penyidikan tersebut dilakukan oleh penyidik maka pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Tahap selanjutnya setelah penyidikan adalah penuntutan. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Adapun mengenai mekanismenya, diatur dalam Pasal 137 sampai dengan Pasal 144 KUHAP.

Seperti halnya penyidikan, tindakan penuntutan pun dapat dihentikan oleh penuntut umum karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum (misalnya terdakwa meninggal dunia). Dalam hal yang demikian maka penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka. (Lihat Pasal 140 ayat (2) KUHAP).

Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi. Ganti kerugian, menurut Pasal 1 angka 22 KUHAP, adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23 KUHAP, adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang- Undang ini. Mekanisme ganti kerugian dan rehabilitasi diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 101 KUHAP.

 

Seperti yang telah dikemukakan di awal, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Adapun mengenai mekanismenya diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa sebenarnya KUHAP sudah menetapkan secara limitatif mengenai objek praperadilan. Namun demikian objek praperadilan nyatanya diperluas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Lalu apakah terhadap putusan praperadilan dapat diajukan upaya hukum lanjutan?

Berdasarkan Pasal 83 KUHAP, terhadap putusan praperadilan pada dasarnya tidak dapat dimintakan banding (Pasal 83 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan, tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MK Nomor 65/PUU-IX/2011). Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tertanggal 10 Desember 1983, putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi, demikian juga hakim tidak dapat dipraperadilankan dengan alasan bahwa ada keharusan penyelesaian secara cepat dari perkara-perkara praperadilan sehingga jika masih dimungkinkan upaya hukum kasasi maka hal tersebut tidak akan dipenuhi. Keputusan Menteri Kehakiman ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, khususnya dalam Pasal 45A ayat (2) yang menyatakan bahwa putusan tentang praperadilan, perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda, dan perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan, tidak dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Inilah mengapa hakim harus benar-benar cermat dalam memutuskan perkara praperadilan karena nantinya putusan ini sangat mempengaruhi tindakan pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana.

LAST_UPDATED2

MARI MENGENAL BEBERAPA ADAGIUM DALAM HUKUM

E-mail Cetak PDF

 

1. Ubi societas ibi ius (di mana ada masyarakat, di sana ada hukum)

 

Dari adagium ini, dapat dijabarkan bahwa hukum ada karena adanya masyarakat. Ketika manusia memutuskan untuk hidup berkelompok maka kemudian mereka membutuhkan peraturan hidup bersama demi menjaga ketertiban dan keamanan dalam pergaulan hidup. Peraturan-peraturan inilah yang menjadi ‘hukum’ di tengah-tengah masyarakat, yang menjadi pedoman mereka dalam bertingkah laku. Saat seseorang melakukan pelanggaran hukum, maka ia sebenarnya juga berhadapan dengan masyarakat. Ia harus menerima konsekuensi dari masyarakat, di samping hukuman yang timbul dari sistem hukum yang berlaku, atas tindak pelanggaran yang dilakukannya. Hal ini merupakan cerminan dari hukum sebagai sebuah ‘kesepakatan’ yang lahir dari masyarakat untuk menciptakan keadilan. Jika tidak ada masyarakat maka tidak mungkin ada hukum karena hukum merupakan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, keberadaan hukum tergantung dari keberadaan masyarakat. Masyarakatlah yang (seharusnya) menentukan apa dan bagaimana hukum yang dikehendaki dan kapan hukum itu berlaku atau tidak berlaku lagi.

LAST_UPDATED2 Selanjutnya...

PENGUMUMAN

E-mail Cetak PDF

Dalam rangka Seleksi Anggota Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2015-2018, salah satu materi seleksi adalah Uji Publik yang akan dilaksanakan di DPRD DIY bagi 20 calon Anggota Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2015-2018 yang telah lulus seleksi tertulis.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon kehadirannya dalam pelaksanaan Uji Publik dimaksud, yang akan diselenggarakan pada:

LAST_UPDATED2 Selanjutnya...

SALAH KAPRAH DALAM PENGGUNAAN ISTILAH HUKUM

E-mail Cetak PDF

Salah kaprah dalam menggunakan kata atau istilah, seringkali terjadi tanpa kita sadari. Umumnya hal ini disebabkan karena kita tidak tahu apa arti dari kata atau istilah itu namun kerap mendengarnya secara berulang-ulang. Kita lalu menjadi terbiasa mengucapkannya dan menularkannya pada orang lain. Hal ini terus berlanjut sehingga kesalahan tersebut berubah menjadi sesuatu yang lazim di kalangan masyarakat.

 

Begitu banyaknya salah kaprah itu terjadi sehingga kita tidak lagi bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah dalam berbahasa Indonesia. Diantara sedemikian banyaknya, salah kaprah yang begitu menggelitik akhir-akhir ini adalah mengenai penggunaan istilah ‘kriminalisasi’. Misalnya dalam kalimat berikut: “Institusi A dianggap melakukan kriminalisasi terhadap Pejabat B, dengan menjadikannya tersangka dalam kasus C yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal sekian Undang-Undang X”. Bagi sebagian orang, kalimat itu seperti tidak ada masalah. Namun nyatanya, istilah ‘kriminalisasi’ tidak tepat digunakan dalam konteks tersebut.

LAST_UPDATED2 Selanjutnya...

Halaman 1 dari 19

  • Photo Jogja

Jumlah Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini25
mod_vvisit_counterKemarin82
mod_vvisit_counterMinggu Ini353
mod_vvisit_counterLast week692
mod_vvisit_counterBulan Ini107
mod_vvisit_counterLast month2992
mod_vvisit_counterSemua103065
'