'

Friday, 25 Aprth

Last update02:04:57 AM GMT

Headlines:
'
Berita Provinsi DIY
'

Provinsi DIY

ALUR DAN PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR

E-mail Cetak PDF

Sebelum berbicara mengenai konsep pembentukan Peraturan Gubernur, ada baiknya kita mengetahui latar belakang dan alur proses pembentukannya terlebih dahulu. Berdasarkan praktik di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, latar belakang pembentukan Peraturan Gubernur sebagai berikut:

1. merupakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah);

2. merupakan kebijakan yang diperlukan Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Sedangkan alur proses pembentukan Peraturan Gubernur adalah:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun draf awal Peraturan Gubernur;

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah lalu menyampaikan draf awal Peraturan Gubernur kepada Biro Hukum untuk dilakukan pengkajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Biro Hukum dalam melakukan pengkajian dapat melakukan koordinasi dengan mengundang Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa draf Peraturan Gubernur tersebut dan instansi terkait lainnya baik di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun instansi vertikal;

4. Biro Hukum kemudian melakukan penyempurnaan draf awal Peraturan Gubernur tersebut berdasarkan usulan dan saran Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa draf Peraturan Gubernur tersebut dan instansi terkait lainnya;

5. Biro Hukum menyampaikan draf final Peraturan Gubernur kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan penandatanganan.

 

Oleh

Wishnu Wirawan

Biro Hukum Setda DIY

 

 


Raperdais ttg Kewenangan Urusan

E-mail Cetak PDF

RAPERDAIS TENTANG KEWENANGAN DALAM URUSAHAN KEISTMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


                 Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, telah  disusun Rancangan Peraturan Daerah Istimewa yang berkaitan dengan Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehubungan dengan hal tersebut telah disusun Rancangan Peraturan Daerah Istimewa sebagaimana dimaksud dan dapat diunduh melalui http://birohukum.jogjaprov.go.id/index.php/produk-hukum/provinsi-diy . Saran dan masukan dapat disampaikan melalui email Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya dan/atau Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya


                    Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

RANHAM DIY 2013

E-mail Cetak PDF

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), Gubernur DIY telah menetapkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Provinsi DIY Tahun 2011-2014. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Pergub Nomor 50 Tahun 2011, Panitia RANHAM DIY wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur dan Panitia RANHAM Nasional.

Selanjutnya...

Perda Istimewa DIY

E-mail Cetak PDF

RANCANGAN PERDA ISTIMEWA DIY TAHUN 2013


       Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, telah  disusun Rancangan Peraturan Daerah Istimewa yang berkaitan dengan kewenangan dalam urusan Keistimewaan yang meliputi:

          a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur

          b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY

          c. kebudayaan

          d. pertanahan

          e. tata ruang


        Sehubungan dengan hal tersebut telah disusun Rancangan Peraturan Daerah Istimewa Tahun 2013 dan Draft  Raperda Istimewa sebagaimana dimaksud dapat diunduh melalui http://birohukum.jogjaprov.go.id/index.php/produk-hukum/provinsi-diy . Saran dan masukan dapat disampaikan melalui email Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya dan/atau Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya


         Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Laporan Pelaksanaan RANHAM DIY

E-mail Cetak PDF

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), Gubernur DIY telah menetapkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Provinsi DIY Tahun 2011-2014. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Pergub Nomor 50 Tahun 2011, Panitia RANHAM DIY wajib menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur dan Panitia RANHAM Nasional.

 Sehubungan dengan hal tersebut, kepada Saudara selaku Panitia RANHAM DIY agar mengirimkan Laporan Pelaksanaan Program Utama RANHAM DIY yang Saudara ampu (sesuai format laporan (.pdf) yang dapat diunduh di website http://birohukum.jogjaprov.go.id/index.php/produk-hukum/provinsi-diy. Laporan tersebut dikirimkan melalui email: ranhamdiy@yahoo.com paling lambat tanggal 28 Februari 2013. Apabila Saudara menginginkan softcopy format laporan dalam bentuk microsoft excel silahkan mengirimkan alamat email Saudara ke ranhamdiy@yahoo.com.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

 

                                                                                                                                                         Panitia RANHAM DIY

Halaman 1 dari 10

'