Update Produk Hukum Terbaru

No. Peraturan Kategori Tentang Tgl. Penetapan Aksi
2/KEP/2017 Keputusan Gubernur Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 391/KEP/2016 tentang pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Tahun Anggaran 2017 4 Januari 2017
1/KEP/2017 Keputusan Gubernur Pengukuhan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Istimewa Ygyakarta Periode 2016 - 2020 4 Januari 2017
418/KEP/2016 Keputusan Gubernur Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2017 28 Desember 2016
348/KEP/2016 Keputusan Gubernur penetapan bendahara Pengeluaran pembantu pada Kuasa pengguna Anggaran dana Keistimewaan Bidang urusan Kebudayaan tahun Anggaran 2017 15 Desember 2016
347/KEP/2016 Keputusan Gubernur Penetapan bendahara pengeluaran pembantu pada Kuasa pengguna Anggaran Dana Keistimewaan Bidang urusan pertanahan tahun Anggaran 2017 15 Desember 2016
346/KEP/2016 Keputusan Gubernur penetapan bendahara pengeluaran pembantu pada Kuasa pengguna Anggaran dana Keistimewaan Bidang urusan tata Ruang Tahun Anggaran 2017 15 Desember 2016
332/KEP/2016 Keputusan Gubernur Penetapan Kuasa pengguna Anggaran dana Keistimewaan Bidang urusan kelembagaan dan tata cara pengisian jabatan, kedudukan , Tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2017 14 Desember 2016

Update Pengajuan Produk Hukum Terbaru

No. Surat Kategori Nama SKPD Tentang Status
188/07703 Tahun 2016 Peraturan Gubernur RS Grhasia Saat ini dalam proses harmonisasi oleh kami, dalam waktu dekat akan kami kirimkan revisi Rapergubnya Terimakasih Diharmonisasi
188/2412 Tahun 2016 Peraturan Gubernur Biro Hukum Mekanisme penyusunan produk hukum Diterima
061/00709/KLB Tahun 2016 Peraturan Gubernur Biro Organisasi Pending
600/13586 Tahun 2016 Peraturan Gubernur Biro Administrasi Pembangunan Akan di adakan rapat koordinasi teknis pada hari senin, 29 agustus 2016 di Biro Hukum dengan melibatkan SKPD terkait Diharmonisasi
504/5002 Tahun 2016 Keputusan Gubernur Biro Administrasi Perekonomian dan SDA diproses untuk ditetapkan, waktu 3 hari nota dinas dari biro hukum kepada Gubernur Diterima